 |
| Ipong Witono |
BANDUNG - Kemiskinan ekstrem menjadi persoalan krusial Provinsi Jawa Barat (Jabar), khususnya dalam menyambut 2022. Meski perekonomian memang mulai membaik, tapi jumlah kemiskinan ekstrem selama pandemi pun turut bertambah. Ini merupakan persoalan serius yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya dengan segera supaya jurang kemiskinan tidak semakin lebar.
Demikian dikatakan Ketua Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah (KPED) Jabar Ipong Witono dalam webinar “Outlook KPED Jabar; Strategi Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jabar 2022”, Jumat (31/12/2021).
Pembicara lainnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar itu adalah Kepala OJK Jabar Indarto Budiwitono, Kepala Perwakilan BI Jabar, Kepala Bappeda Jabar Ferrdy Sifwan Arif, Kepala BPS Jabar Dyah Anugerah Kuswardani, Asda Perekonomian Jabar Taufik BS. Webinar ditutup oleh Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Umum.
Dalam paparannya, Ipong mengungkapkan, KPED Jabar berkomitmen membantu pemerintah dan masyarakat mencari jalan keluar, terobosan, dan inovasi, untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi pentahelik. "Kita bersepakat untuk sama-sama membantu pemerintah dan masyarakat mencarikan jalan keluar, terobosan-terobosan baru yang tidak konvensional, yang tidak sekadar bantuan sosial, tetapi upaya-upaya untuk mengoreksi kebijakan kita di masa lalu," katanya.
Ia menuturkan, selama pandemi, masyarakat yang memiliki harta berlimpah meningkat. Di sisi lain, pandemi COVID-19 membuat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah, termasuk kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, Ipong meminta semua pihak untuk melihat kembali pembangunan dan proses digitalisasi ekonomi.
"Juga patut kita catat mengenai digitalisasi ekonomi. Apakah digitalisasi ekonomi tersebut akan ikut (melibatkan) mereka yang ada di dasar ekonomi masyarakat kita atau tidak? Jangan sampai dua hal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru memperlebar kesejangan ekonomi,” ucap Ipong.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar, persentase penduduk miskin ekstrem di Jabar terus meningkat selama periode Maret 2020-Maret 2021. Pada Maret 2020, tercatat 2,71 persen atau 1,35 juta jiwa penduduk Jabar berada dalam kategori miskin ekstrem.
Sedangkan pada Maret 2021, angka tersebut naik menjadi 3,57 persen atau 1,79 juta jiwa penduduk Jabar masuk kategori miskin ekstrem. Adapun wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jabar 2021 yakni Kabupaten Karawang, Cianjur, Bandung, Kuningan, dan Indramayu.
Ketua Pembina Bina Swadaya, Bambang Ismawan punya solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat di desa-desa miskin bisa dilakukan tanpa biaya besar. Cukup diambil 2% dari Dana Desa. Bambang mencontohkan program yang dijalankan Bina Swadaya di Kabupaten Batang dengan membentuk beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bergerak di bidang ekonomi guna meningkatkan penghasilan anggotanya. Bina Swadaya kemudian melakukan pendampingan intensif terhadap KSM-KSM itu.
RPJMD Berubah
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Jabar Iendra Sofyan mengatakan pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap perencanaan pembangunan. Hal itu berdampak pada perubahan RPJMD 2018-2023. Tema pembangunan Provinsi Jabar pun berubah terutama dari 2020 hingga 2023. Untuk 2022 temanya adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”.
Demikian pula dengan prioritas pembangunan Provinsi Jabar. Menurut Iendra, ada 11 prioritas pembangunan daerah Provinsi Jabar pada 2022-2023. Mulai dari reformasi sistem kesehatan daerah, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, sampai penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan. Kemudian reformasi sistem perlindungan sosial yang terkait langsung dengan kemiskinan. Meskipun sebelumnya sudah ada masalah kemiskinan, tapi tidak bisa dimungkiri pandemi telah memperparah kondisi tersebut.
Iendra menyampaikan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem Jabar terdiri dari ‘menurunkan beban pengeluaran’, ‘meningkatkan pendapatan’, dan ‘meminimalkan wilayah kemiskinan’. Iendra juga melaporkan progres penyaluran bansos untuk kemiskinan ekstrem di lima kabupaten.
Di webinar yang sama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jabar Indarto Budiwitono mengatakan pihaknya bersama Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jabar sedang mengembangkan Recovery Center guna menampung aspirasi pelaku usaha terdampak COVID-19.
"Pengaduan dan keluhan yang masuk ke Recovery Center atay meliputi permohonan restrukturisasi kredit, pengajuan pembiayaan, aduan pinjaman online ilegal dan permintaan informasi produk keuangan," ujar Indarto.
Hingga November 2021, Recovery Center atau TPAKD Jabar telah menangani baki debet kredit restrukturisasi sebesar Rp173,55 triliun atau 25 persen dari nilai nasional. Jumlah tersebut berasal dari 1,2 debitur yang mengikuti program restrukturisasi atau sebesar 28,5 persen nasional. Selain itu, juga menggulirkan berbagai alternatif pembiayaan UMKM.
“Perlu kami sampaikan bahwa TPAKD Jabar meraih Juara TPKAD Award 2021 atas Implementasi Pembiyaan Melalui Pola Kemitraan,” ujar Indarto.
Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyambut baik diskusi tersebut. Ia berharap diskusi yang menghadirkan sejumlah pakar itu dapat melahirkan gagasan maupun terobosan baru yang akan membantu Pemda Provinsi Jabar menangani kemiskinan ekstrem.
"Perlu usaha bersama antara Pemda Provinsi Jabar dan komunitas seperti KPED-JABAR untuk bersama-sama secara konkret menghilangkan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat," ucapnya.
Merespons pernyataan Uu Ruzhanul, Ipong Witono mengatakan bahwa KPED Jabar akan menindaklanjuti diskusi dengan membuat gugus kerja kecil untuk membuat pilot project di salah satu wilayah kemiskinan ekstrem dengan program yang digagas KPED Jabar. (mar/rls)
Dapatkan berita terbaru terkini dan viral 2024, trending terbaru, serta terpopuler hari ini dari media online wiralodra.info melalui platform Google News.
